Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Senyetujui 17 Pengajuan Restorative Justice

JAKARTA - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana, Kamis (16/2) menyetujui 17 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice), yaitu:

1. Tersangka NING HAMIDAH alias NING binti HARJO WISTOMO (Alm) dari Kejaksaan Negeri Sleman yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Kedua Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. 

Baca juga: Kejari Kuansing Akan Minta Keterangan Mantan Anggota DPRD

2. Tersangka JIHAD HALILINTAR RAVITO AL BANJARI bin HERDOYO YOSO HANDONO (Alm) dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

3. Tersangka I KADEK ARIADI dari Kejaksaan Negeri Jembrana yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Baca juga: Kejaksaan Geledah Dinas Pendidikan HSU

4. Tersangka KADEK PEDY SASTIYA dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 

5. Tersangka RONAL S. ALIYU alias RONAL dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (2) Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Baca juga: Kejari Tinjau 6 Pekerjaan 2021 Yang Belum Tuntas

6. Tersangka DANI TRI PUTRA alias ADDA bin H. SYAMSUDDIN dari Kejaksaan Negeri Palopo yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 

7. Tersangka ABBAS bin Dg. RIMA dari Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (2) Subsidair Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Baca juga: Kisah Anak Tukang Bakso Jadi Pegawai Kejaksaan Setelah Dua Kali Gagal

8. Tersangka HAERUL bin HAKKE dari Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (2) Subsidair Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

9. Tersangka JUMADIN dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Subsidair Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Selviwaty: Terimakasih Penegak Hukum, Sudah Objektif Memutuskan Vonis Vaksinasi Illegal

10. Tersangka MUSA RUMPAIDUS dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

11. Tersangka ROBBI BOSEREN dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 

12. Tersangka WINARTO bin KANDAR dari Kejaksaan Negeri Tuban yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 atau 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

13. Tersangka BAGUS PRASETIYAWAN bin SUKARDI dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang disangka melanggar Pasal 49 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

14. Tersangka JUMADIN bin BESA dari Kejaksaan Negeri Sumenep yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Baca juga: Kejari Bengkalis Tangkap DPO Kasus Hibah KONI

15. Tersangka MOHAMAD SAHRUL dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

16. Tersangka KOKO SUDIANTO bin SANDI dari Kejaksaan Negeri Jombang yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

17. Tersangka YARJU bin WARNO dari Kejaksaan Negeri Jombang yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Baca juga: Rutan Kelas I Labuhan Deli Kanwil Kumham Sumut Terima Penghargaan Satuan Kerja Dengan Penyerapan Anggaran Tertinggi Tahun 2021

• Tersangka belum pernah dihukum.

• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.

• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Baca juga: Gedung Kantor Sekda Pesawaran Dilaporkan LP2KP Ke Kejaksaan Negeri Pesawaran

• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

• Pertimbangan sosiologis.

• Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (*)