Anwar Hafid Minta Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta Ditinjau Ulang

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini sendiri dipilih guna mengurai kemecatan yang parah setiap harinya di ibu kota Jakarta.

 

Baca juga: Warga Minta, Pemprov Perhatikan Jalan Longsor Di Jalur Poros KM 1 dan 2 Tanah Grogot

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid membeberkan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan jalan berbayar atau ERP di 25 ruas jalan ibu kota. “Apakah tujuannya untuk mendorong tata lingkungan dan mendorong transportasi publik atau hanya sekedar mengejar pendapatan yang berarti berorentasi pendapatan, ” kata Anwar Hafid dalam keterangan tertulis yang diterima Media, Kamis (12/1/2023).

 

Baca juga: Rudi : Masjid Agung Mulai Kita Renovasi Tahun Ini

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai, bila tujuan dari penerapan jalan berbayar tersebut hanya sekedar untuk mengejar pendapatan daerah maka hal itu akan memberatkan masyarakat Jakarta. “Jika itu tujuannya tentu akan memberatkan publik, ” katanya.

 

Baca juga: Danrem 083/BDJ Ikuti Virtul Meeting Bersama Menteri Sosial

Ia menyarankan, agar kebijakan yang menarik dan menambah beban hidup masyarakat sebaiknya dapat ditinjau kembali. Pasalnya, kata dia, kebijakan itu memiliki konsekuensi meningkatkan kebutuhan masyarakat di tengah ancaman krisis global yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini.

 

Baca juga: Belajar Ngaji, Anak-anak Keronjo Terpaksa Harus Melewati Jembatan Bambu Yang Nyaris Roboh

Menurut dia, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pembenahan serius guna mengurai kemacetan di ibu kota dengan mendukung program transportasi publik. “Perlu pembenahan dan perlu keseriusan dalam mendukung program mass transpor, utamanya lewat program pengurangan transportasi pribadi yang masuk ke isu green energy, ” tandasnya.

 

Baca juga: Jalan Cilawu Garut Tasikmalaya Macet Akibat Terhalang Material Longsor

Sebagaimana diketahui, sejumlah ruas jalan di Jakarta akan diberlakukan ERP atau jalan berbayar. Tujuan diberlakukan ERP diyakini guna mengurai kemacetan yang kian parah setiap harinya.

 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan pemberlakuannya masih menunggu pembahasan rancangan peraturan daerah. Saat ini, Dishub DKI Jakarta masih membahas rancangan peraturan daerah terkait ERP bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta. (ann/aha)